Genggaman Cantik: Maret 2016

Bab 4

08.39 |

Pengertian Perikatan

Perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi , begitu juga sebaliknya. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbintenissenrecht.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, verbintenissenrecht diterjemakan menjadi hukum perjanjian, bukan hukum perikatan.

Menurut R.Subekti, perikatan (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab di dalam buku III KUH Perdata memuat tentang perikatan yang timbul dari

1. Persetujuan atau perjanjian

2. Perbuatan yang melanggar hukum

3. Pengurusan keperntinagn orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarnemiing).

Perjanjian dalam bahasa Belanda disebut overeenkomst, sedangkan hukum perjanjian disebut overeenkomstenrecht. Sementara itu, pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian. Perikatan dapat terjadi karena:

1. Perjanjian (kontrak)

2. Bukan dari perjanjian (dari undang-undang)

Dasar Hukum Perikatan

Berdasarkan KUH Perdata, ada tiga sumber dasr hukum perikatan, yaitu:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).

2. Perikatan yang timbul dari undang-undang, dapat dibagi menjadi dua yakni perikatan terjadi karena undang-undang semata dan perikatan terjadi karena undang-undang akibat dari perbuatan manusia.

3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melnggar hukum (onrechmatige daad) dan perakilan sukarela (zaakwaarneming).

Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak, terlihat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,

2. Asas Konsesualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan formalitas. Dengan demikian asas konsesualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukanempat syarat, yaitu:

v Kata sepakat antara pihak yang mngikatkan diri

v Cakap untuk membuat suatu perjanjian

v Mengenai suatu hal tertentu

v Suatu sebab yang halal

Hapusnya Perikatan

Cara penghapusan suatu perikatan, yaitu:

1. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penipuan

3. Pembaharuan utang

4. Perjumpaan utang atau kompensasi

5. Percampuran utang

6. Pembebasan utang

7. Pembebasan utang

8. Musnahnya barang yang terutang

9. Batal/pembatalan

10. Berlakunya suatu syarat batal

11. Lewat Waktu

Daftar Pustaka

· Sari, Elsi Kartika., dan Advendi Simangunsong. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo.

Read User's Comments(0)

Bab 3

08.24 |

Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1848.

Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.

Pengertian dan Keadaan Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan dalam masyarakat. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Sedangkan dalam pengertian sempit hukum perdata digunakan sebai lawan dari hukum dagang.

Keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini dikatakan majemuk yang beraneka warna. Ada dua faktor penyebab keanekaragaman ini, yaitu:

1. Faktor Ethnis yang disebabkan oleh keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia.

2. Faktor Hostia Yuridis. Pada pasal 163.I.S. membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu

Ø Golongan Eropa yang dipersamakan, berlaku hukum perdata dan hukum dagang barat yang diselaraskan dengan hukum perdata dan hukum dagang di negeri Belanda berdasarkan azas konkordansi.

Ø Golongan Bumi Putera/ pribumi yang dipersamakan, berlaku hukum adat mereka yaitu hukum yang berlaku sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat dimana sebagian besar dari hukum adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.

Ø Golongan Timur Asing (Bangsa Cina, Arab, India) berlaku hukum masing-masing dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing diperbolehkan untuk menundukkan dirikepada hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja.

Selain itu, ada peraturan-peraturan yang dibuat secara khusus untuk bangsa Indonesia, seperti:

v Ordonasi perkawinan bangsa Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 no 74)

v Organisasi tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA) Staatsblad 1939 no 570 berhubungan dengan no 717)

Ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, yaitu:

ü Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet tahun 1912)

ü Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad 1933 no 108)

ü Ordonasi Woeker (Staatsblad 1938 no523)

ü Ordonasi tentang pengangkutan di udara (Staatsblad 1938 no 98)

Sistematika Hukum Perdata

Ada dua pendapat sistematika hukum perdata (BW), yaitu:

1. Pendapat Pembentuk Undang-Undang BW (KUH Perdata):

Buku I : mengenai orang

Buku II : mengenai benda

Buku III : mengenai perikatan

Buku IV : mengenai pembuktian

2. Menurut Ilmu Hukum

Buku I : mengenai hukum pribadi

Buku II : mengenai hukum kekeluargaan

Buku III : mengenai hukum kekayaan

Buku IV : mengenai hukum waris

Daftar Pustaka

· http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab2-hukum_perdata.pdf

· https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Perdata

Read User's Comments(0)

Bab 2

08.23 |

Subyek Hukum Badan Hukum

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam hukum, subyek hukum berarti pembawa hak yaitu:

1. Manusia (naturlife person). Secara alami. setiap manusia sudah menjadi subyek hukum mulai dari kandungan sampai ia meninggal dunia. Dalam hukum, ada beberapa golongan yang dianggap tidak cakap hukum sehingga harus diwakili dan dibantu dalam melakukan pebuatan hukum, yaitu:

· Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah.

· Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

2. Badan hukum (recht persoon). Badan hukum ialah badan yang terdiri dari dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Bdan hukum memiliki dua bentuk yaitu:

· Badan hukum publik (publick rechts person) ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan pubik.

· Badan hukum privat (privat recht persoon) ialah badan hukum yang didirikan berdarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Obyek Hukum Benda Bergerak

1. Benda Bergerak karena sifatnya. Menurut Pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan seperti kursi, meja, dan yang dapat berpindah sendiri seperti misalnya ternak.

2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Menurut Pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak seperti hak memungut hasil (uruchtgebruik) atas benda-benda bergerak, hak pakai (gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.

Obyek Hukum Benda Tidak Bergerak

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yaitu tanah dan segala yang melekat diatasnya. Seperti tumbuh-tumbuhan, phon, patung, dan arca.

2. Benda tidak bergerak karena tujuannya, yaitu mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik.

3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda yang tidak bergerak seperti hak memunggut hasil atas benda yang tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, dan hipotik.

Daftar Pustaka

· Sari, Elsi Kartika., dan Advendi Simangunsong. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo.

· https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata

Read User's Comments(0)

Genggaman Cantik

Archives

Bab 4

Bab 3

Bab 2